"Pencabutan subsidi itu adalah langkah potong kompas artinya kegagalan pemerintah dalam memajukan ekonomi itu harus ditanggung oleh rakyat," kata Sartono
"Kita harapannya jangan lagi dibohongin lah seperti kasus BPJS ya, teman - teman komisi IX DPR RI juga kemarin kan teriak-teriak masalah itu ya," kata Ratna Juwita
Orang kaya justru menggunakan gas melon.
"Kami mendesak pimpinan dan sidang untuk mengirim surat ke pemerintah agar rencana pengalihan subsidi itu tidak diteruskan atau dibatalkan saja," kata Andre
Kalangan dewan meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menerapkan penyaluran subsidi tertutup liquefield petroleum gas (LPG) tabung 3 kg atau Elpiji Melon yang direncanakan berjalan pada 2022.
Kenapa kita harus menunda begitu lama (peralihan kompor gas ke listrik), di saat kita punya over supply yang cukup sebenarnya. Saya membayangkan kalau orang di Jawa masak menggunakan induksi, gak ada tuh kita perlu buang banyak subsidi untuk gas melon yang banyak biasnya di lapangan itu.
Jangan tekanan ekonomi dunia tersebut langsung dilepas dan ditimpakan kepada masyarakat
Di pusat kita menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat, namun tanpa ada hujan ataupun angin, Pemda malah menaikan HET gas melon 3 kg tersebut. Ini kan tidak masuk akal.
Penetapan HET semestinya menjadi kewenangan pemerintah pusat bukan merupakan kewenangan Pemda. LPG 3 kg Ini adalah barang bersubsidi, komoditas strategis seperti juga BBM bersubsidi, yang harga jualnya ditetapkan Pemerintah pusat.